15 October 2009 - 13:10
PEKALONGAN – PNS Kota Pekalongan boleh berbangga hati karena Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang merupakan kartu identitas PNS. Hal ini dikarenakan Kota Pekalongan menjadi pelopor untuk wilayah Eks Karesidenan Pekalongan pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. KPE sendiri merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara, agar setiap PNS mempunyai kartu identitas multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi PNS yang bersangkutan.
Demikian diungkapkan Kepala Kantor Kepegawaian Daerah (KKD) drg. Agust Sumarhaendayana didampingi Kasi Dokumentasi dan Perundang-undangan Iqbal Khafid, SIP MSi ketika ditemui Rabu (14/10) di sela-sela pemotretan dan pengambilan sidik jari PNS untuk pembuatan KPE tersebut.
Menurut Iqbal, kegiatan pemotretan dan pengambilan sidik jari PNS sekaligus validasi data PNS dilakukan di beberapa tempat yang ditunjuk dan dimulai tanggal 12 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2009. Lokasi pemotretan dan pengambilan sidik jari dipusatkan pada SKPD yang dianggap mempunyai PNS paling banyak yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. “Jumlah PNS se-Kota Pekalongan mencapai 4.382 orang, yang tersebar pada 35 SKPD, belum termasuk sekolah dan UPTD.” kata dia.
Iqbal menambahkan jika pembuatan KPE PNS ini adalah kegiatan BKN dengan pelaksana teknis PT SUCOFINDO, sedangkan di kabupaten/kota hanya sebagai pelaksana di tingkat daerah saja. Pembuatan KPE PNS dimulai tahun 2009 dan ditargetkan selesai secara keseluruhan pada tahun 2015 mendatang. Disinggung mengenai fungsi KPE, Iqbal menandaskan jika KPE tersebut nantinya akan berfungsi sebagai kartu identitas pegawai yang meliputi, karis/karsu, karpeg, kartu taspen, kartu askes dan yang paling penting sebagai kartu ATM untuk pengambilan gaji. Dengan demikian, maka setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan secara otomatis akan memiliki rekening di Bank Jateng, selaku Kas Daerah, mengingat gaji dibayarkan melalui lembaga perbankan tersebut.
Sejumlah PNS yang ditemui di sela-sela pemotretan menuturkan bila selama ini telah disosialisasikan mengenai pembuatan KPE. Mereka rata-rata menyambut baik jika pengambilan gaji langsung dikirimkan melalui KPE, sehingga tidak lagi antri di loket bendahara gaji. “Kalau menurut sosialisasi, maka KPE tersebut berlaku secara multifungsi. Artinya, selain untuk pengurusan data kepegawaian, juga bisa untuk transaksi keuangan, layaknya ATM,” ujar Sri Sumartiningsih, PNS yang sehari-harinya bertugas di Bagian Humas dan Protokol. (tubagus ms)
